Lain Dokter, Lain Notaris

Tentu masih segar dalam ingatan, ketika akhir November 2013 lalu, para dokter di seluruh tanah air melakukan mogok nasional. Demo digelar sebagai aksi solidaritas atas kasus yang menimpa kolega mereka yaitu dr.Ayu Sasiary Prawani dan 2 rekannya lain yang dipidana penjara 10 bulan karena kasus malpraktek operasi terhadap pasien yang meninggal ketika melahirkan.

Pada hari mogok nasional tersebut, saya coba telepon dan SMS beberapa dokter yang biasa menjadi klien kami. Apakah mereka ikut demo juga? Sebab, saya kurang yakin, bila semua dokter bakal turun. Jika semua dokter meninggalkan tugas, tentu gawat. Di antara mereka tidak hanya dokter yang praktek, tapi juga dokter yang terlibat dalam menjalankan roda manajemen rumah sakit. Pelayanan umum bisa lumpuh bila semua dokter mogok dan turun demo. Jawaban mereka membuat saya terkesima. “Ya, kami semua ikut demo, Pak Notaris. Kita harus kompak, ” jawabnya bersemangat.

Banyak yang mengecam aksi demo dan mogok nasional tersebut. Soalnya, pasien yang membutuhkan pertolongan tidak tertangani sebagaimana mestinya. Aksi mereka dinilai berbagai pihak sebagai egois dan mengabaikan sisi kemanusiaan yang menjadi tugas utama dokter. Tapi apa hendak dikata. Mereka, para dokter tersebut, bersatu padu.

Kekompakan mereka berbuah manis. Memang bukan semata karena faktor demo dan aksi mogok nasional itu. Tapi yang jelas, Peninjauan Kembali (PK) atas terpidana dr.Ayu dkk, dikabulkan Mahkamah Agung. Majelis hakim memerintahkan segera mengeluarkan para terpidana dari LP, memulihkan nama baik dan harkat martabatnya. Ratusan dokter teman sejawatnya menjemput dr.Ayu dari Rutan Malendeng, Manado, 8 Februari 2014. Mereka bersyukur merayakan kemenangannya. Puas.

Bagaimana dengan Notaris? Inilah yang amat merisaukan seorang Notaris dan PPAT senior. Menurutnya, jangankan untuk kompak secara nasional, kompak di tingkat daerah kota/kabupaten saja susah. “Para Notaris&PPAT seperti jalan sendiri-sendiri,” tutur wanita lulusan Notariat Universitas Indonesia itu. Maka, ia pun menceritakan betapa karena tidak kompak itu, para Notaris&PPAT sering “dipermainkan” berbagai instansi terkait. Ya, kadangkala oleh Kantor Pajak, kadangkala oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Yang paling sering oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten atau Kota. Notaris tadi melanjutkan, Pengda IPPAT di daerahnya melempem, cenderung mau saja ikut irama yang dimainkan Kantah. Bahkan kadangkala Pengda terkesan seperti jadi juru bicara Kantah, daripada memperjuangkan anggotanya.

Ia tak dapat menyembunyikan kekesalannya atas kekacauan yang terjadi pada pelayanan Kantah di daerah kerjanya, Kota Depok. Alkisah sejak diberlakukannya sistem zona tanah (ZNT) untuk menghitung PNBP peralihan hak, Kantah makin keterlaluan. Padahal, ZNT itu dalam rangka meningkatkan pemasukkan PNBP bagi kas negara. Untuk memasukkan berkas permohonan pengecekan zona tanah saja, Notaris&PPAT atau pegawainya sudah harus antri sejak jam 6.00 pagi. “Mungkin pegawai Kantah masih tidur di rumahnya, kita sudah antri di loket,” ceritanya.

Mengapa? Karena nomor antrian dijatah sampai 100. Setelah dapat nomor, barulah dipanggil. Bila sampai jam 14.00 ternyata yang terlayani hanya sampai nomor 60, maka nomor sisanya hangus dan antri lagi esok paginya. Ingat, ini baru memasukkan berkasnya, belum dapat hasil angka zona tanahnya. Hasil angka zona baru keluar 10 hari kemudian, tentu saja dengan membayar uang tambahan kepada petugas dan ada lagi “uang beli map” yang dihitung per sertipikat. Gila sekali, ya? Untuk menyetor pemasukan kepada negara saja, PPAT&Notaris masih dipersulit.

Belum lagi urusan plotting sertipikat. Kepala Kantah mengumumkan tidak ada biaya. Tapi petugas tetap minta. Bila yang mau diplotting tinjau lokasi, tambah lagi uang jalannya. Yang kasih lebih besar, lebih cepat jalannya. Di bagian pengukuran, dan balik nama, hak tanggungan dan roya, tak kalah parahnya. Padahal, di lobi Kantah dipasang pengumuman: balik nama, hak tanggungan dan roya selesai 5 hari. Prakteknya? Selalu lebih dari sebulan. Lalu, notaris atau pegawainya sering pula dapat perlakuan arogan dari petugas Kantah. “Siapa yang mau komplain? Sini ke aku. Aku patahkan lehernya,” kata petugas bagian Zona Tanah dan Pengukuran, tidak sedang bercanda. Ada juga petugas loket yang sering datang molor seenaknya, padahal semua orang menunggunya. Aha, tampaknya yang ini perlu mendapat perhatian Kepala BPN Hendarman Supandji. Para notaris serta stafnya, meskipun diperlakukan seperti itu, hanya bisa menelan ludah. Pengurus organisasi juga seperti tak tahu menahu.

Mengapa dokter mudah bersatu padu sedang notaris seperti itu? Pepatah lama “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” agaknya perlu diingat-ingat dan diamalkan kembali oleh segenap Notaris&PPAT.

Featured Image Credits: Pexels

Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.