Janda Jatuh Ditimpa Tangga Luka-luka Pula

“Haa…..?? Ke Pengadilan???” Mata Cik Lusi membelalak. Ia kaget. Takut. Rasa itu bercampur semuanya, ketika saya jelaskan bahwa sebelum transaksi jual beli rumahnya dilakukan, ia harus ke Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu. Ya, mengurus penetapan perwalian dan izin menjual, karena anaknya sebagai salah seorang ahli waris masih di bawah umur.

Kaget bercampur takut itu bisa dipahami. Soalnya, Ia hanya serorang ibu rumah tangga biasa. Selama ini urusan bisnis ditangani sepenuhnya oleh almarhum suaminya. Apalagi urusan hukum, tentulah awam baginya. Sehingga, mendengar kata “pengadilan” saja, sudah cukup membuat lututnya gemetar. Yang terbayang dalam pikirannya adalah tempat yang menakutkan. Di sana ada ruang tahanan, ada polisi, jaksa, hakim, pengacara. Membayangkan bertemu dengan para hamba hukum dengan pakaian kebesarannya, dalam bayangannya sudah suatu yang menakutkan.

“Santai saja, Cik Lusi. Tidak usah takut,” ujar saya mencoba menenangkannya. Urusan ke pengadilan ini kan bukan karena Cik Lusi tersangkut sengketa, apalagi pidana. Ini bukan kasus atau perkara. Ini hanya sidang untuk urus perwalian dan izin menjual, karena anak Cik Lusi masih di bawah umur. “Tenang saja. Tidak usah khawatir,” tutur saya kembali.

Saya menambahkan bahwa sidang penetapan ini biasanya singkat, paling sekitar 20 menit saja. Hakimnya juga hakim tunggal. “Terus, apa saja yang ditanya-tanya nanti, Pak?” tanya Cik Lusi dengan nada yang tampak mulai lebih tenang. Paling hakim soal identitas, hubungan keluarga dan anak-anak, mengapa menjual rumahnya. “Cik Lusi jawab jujur apa adanya saja,” jelas saya.

“Terus, nanti ada biayanya juga di pengadilan itu, Pak?” tanya Cil Lusi kembali, lugu sekali.

Saya menghela nafas panjang. Diam sejenak. Mencoba memikirkan kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan lugu itu. “Ya, ada, Cik,” jawab saya dengan nada datar.

“Berapa, Pak?” lanjutnya lagi. Saya kembali terdiam dan menghela nafas panjang. “Nanti waktu ke datang Pengadilan menemui paniteranya, tanyakan langsung saja?”

“Kira-kira berapa, Pak?” Cik Lusi mengejar lagi. Saya tambah bingung menjawabnya. Bingung karena tidak tega hati ini menyampaikannya. Masalahnya, kemarin saya sudah suruh staf kantor untuk menjajajaki besaran biaya ini ke panitera. Dan, jawabannya, ternyata masih seperti dulu. Angkanya malah makin mengagetkan. Tergantung mau cepat atau lambat. Jika mau cepat (dalam 2 pekan), angkanya Rp X juta. Sedang bila mau jalur biasa, waktu yang normal (1 bulan) angkanya bisa separuhnya.

Saya memang sengaja mengecek ulang soal biaya itu. Harapan saya, saat ini situasinya sudah berubah, seiring dengan perubahan zaman. Pikir saya, dengan banyaknya penegak hukum yang ditangkap KPK belakangan dan ada pula Komisi Yudisial, biaya-biaya yang dipungut di pengadilan ke masyarakat luas, sudah tidak sadis seperti dulu lagi. Tapi,…. ternyata semuanya masih tetap saja. “Ah, aparat negeri ku..” jerit hati saya.

Dan, ketika informasi itu saya sampaikan apa adanya, seperti sudah diduga: Cik Lusi kembali kaget luar biasa. “Haaah…, sebanyak itu???” Wanita itu kembali lemas. Mata sipitnya tampak tambah kuyu.

Menghadapi situasi seperti itu, saya kembali memainkan peran bak psikolog, mecoba menenangkannya. Saya sampaikan bahwa biasanya angkanya bisa dinego. “Ketika Cik Lusi bertemu panitera nanti, sampaikan apa adanya. Bila perlu menghadap hakimnya langsung. Ungkapkan apa adanya,” pinta saya. Saya tuntun Cik Lusi begini: bilang apa adanya ke panitera dan hakimnya bahwa suami Cik Lusi meninggal dunia. Keluarga tidaknya kehilangan ayah yang mencari nafkah, tapi lebih dari itu almarhum juga meninggalkan utang. Rumah ini kami mau jual untuk bayar utang, biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak. Mohon kami dibantu, biayanya jangan tinggi seperti itu. Kalau bisa kami bayar biaya yang resminya saja. “Ucapkan itu dari hati terdalam, dengan nada memohon, rendah hati saja. Mudah-mudahan nurani panitera dan hakimnya tersentuh.” Dalam hati saya berbisik: jika nuraninya digunakan, tentu mereka tidak berani makan harta anak yatim dengan mematok tarif setinggi itu.

Esoknya saya dapat cerita, janda tersebut tidak berhasil meluluhkan hati pihak yang berwenang itu. Angkanya hanya bergeser tipis. Cik Lusi benar-benar jatuh ditimpa tangga, lebam dan luka-luka pula. Suaminya meninggal, ada utang almarhum yang perlu dibayar. Untuk menjual rumahnya ia harus lunasi PBB, bayar BPHTB waris dan balik nama waris. Tidak hanya itu, yang luarbiasa adalah biaya setinggi itu di pengadilan untuk urus perwalian dan izin menjual karena anaknya yang masih di bawah umur.

Alangkah bijaksananya bila semua pihak yang berwenang sepakat: aturan hukum ini dipermudah. Bila ada ahli waris yang masih di bawah umur, seharusnya orangtua yang hidup terlama, otomatis demi hukum menjadi wali anak tersebut dan berwenang mewakili kepentingan anak itu untuk melakukan perbuatan hukum atas harta warisan. Bukankah ada pasal 345 KUH Perdata? Agar Cik Lusi-Cik Lusi yang lain yang sudah “jatuh”, tidak ditimpa tangga dan luka-luka pula.

Featured Image Credits: Pexels

Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.